INFORMASI

Malang, DJBC tak hentinya membangun Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum, kali ini Kanwil BC Jatim II melakukan hal tersebut yang di amanatkan langsung Dirjen BC Heru Pambudi. Sinergi kali ini dilakukan dengan Kejaksaan Rublik Indonesia, kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kanwil DJBC Jatim II (06/09) yang dihadiri oleh Kepala Kantor BC dan para Penyidik di wilayah Kanwil BC Jatim II, acara ini juga dihadiri para pejabat Kejaksaan se-Malang Raya dan para pejabat Kanwil Pajak Jatim III.Sebagai Narsumber kegiatan ini yaitu Direktur Penuntutan Pidana Khusus Kajagung Heffinur.

Kegiatan yang bertemakan Sosialisasi Peningkatan Kualitas dan Percepatan Penyidikan , Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai, Perpajakan dan Pencucian Uang di buka oleh Kanwil BC Jatim II Agus Hermawan. Dalam sambutannya Agus menyampaikan sosialisasi ini merupakan wujud nyata dari tagline dari DJBC yaitu “Gemar Menyidik”, Kanwil BC Jatim II hampir setiap hari melakukan penindakan tapi tidak semua lanjut sampai proses penyidikan saperti operasi pasar “ tidak mungkin 2 slop rokok kita lanjutkan sampai penyidikan” tambah Agus. Tapi kami mendorong terus agar efek jera muncul di masyarakat “saya harap pak Direktur bisa memberikan pencerahan kepada BC dan Pajak dalam menjalankan tugas kami dalam melakukan penyidikan” imbuh Agus.

Selanjutnya Heffinur menyampakaan materi tentang Sinergitas Penegakan Hukum Tindak Pidana diBidang Perpajakan dan Kepabeanan dan Cukai. Heffinur menjabarkan contoh-contoh kasus di bidang Pajak dan Kepabanan dan Cukai yang pernah dikerjakan langsung dan cara penanganannya agar dalam tingakt persidangan pihak penggugat bisa menang . “sengaja para Pejabat Kejaksaan se-Malang Raya saya kumpulkan disini biar bisa bertukar pikiran dengan para penyidik di BC dan Pajak” ungkap Heffinur. “jangan segan-segan meminta saran dari Seksi pidsus kami atau langsung datang ke kantor kami, kami siap menerima anda semua” lanjutnya.

Acara ini adalah bukti nyata Sinergi yang dibangun oleh Kejaksaan dan Kemenkeu semata-mata untuk mengawal Penerimaan Negara yang diamanatkan Menkeu dan melindungi masyarakat dari tindakan ilegal.